Layanan Pajak Diharapkan Lebih Baik dengan Coretax

14-03-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi (kanan), saat mengikuti pertemuan Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Herry Wirawan, di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025). Foto: Husen/vel

PARLEMENTARIA, Surakarta - Penerapan sistem coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di seluruh Indonesia diharapkan berdampak pada pelayanan pajak yang lebih baik. Coretax ini juga bisa memberi akses kemudahan bagi para wajib pajak. 

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi kepada Parlementaria, usai mengikuti pertemuan Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Herry Wirawan, di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025). Didik berharap, sistem coretax juga bisa dijadikan sarana komunikasi wajib pajak bila mendapatkan kesulitan dalam layanan pajak. 

 

"Kita meninjau KPP Pratama Surakarta dan kita lihat sendiri bagaimana aplikasi coretax ini dipakai oleh wajib pajak. Kita berharap pelayanan ini menjadi lebih baik. Persoalan itu pasti ada, tapi bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan antara pusat dan pemakai yang di wilayah. Kemudian wajib pajak juga bisa secara mudah dan bisa berkomunikasi bila ada kesulitan tentang coretax," ungkap Didik. 

 

Politisi PDI-Perjuangan ini, menjelaskan, penerapan corerax tidak secara langsung berdampak pada pendapatan negara. Coretax hanya sistem pencatatan, bagaimana pendapatan negara itu tercatat secara terintegrasi dan tidak ada pontensi penurunan pandapatan.


 
"Kita sudah sepakat, bila coretax ini masih ada kendala, kita masih bisa pakai software yang lama. Tidak ada alasan ketika coretax bermasalah, akhirnya wajib pajak tidak memberikan kewaiiban mereka," tutur legislator dapil Jateng V ini. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...